WhatsApp Icon
banner
banner
banner
Statistik

Berita Terkini

Menebar Berkah Lewat Kebersihan: Kolaborasi Islami BAZNAS dan DLH Kota Jambi Ubah Sampah Jadi Infak & Berdayakan Mustahik
Menebar Berkah Lewat Kebersihan: Kolaborasi Islami BAZNAS dan DLH Kota Jambi Ubah Sampah Jadi Infak & Berdayakan Mustahik
Menebar Berkah Lewat Kebersihan: Kolaborasi Islami BAZNAS dan DLH Kota Jambi Ubah Sampah Jadi Infak & Berdayakan Mustahik Jambi — Mengawali ikhtiar merawat bumi sebagai wujud nyata keimanan dan tanggung jawab kekhalifahan di muka bumi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi resmi menjalin kerja sama strategis yang sarat nilai keberkahan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Langkah kolaboratif ini dipimpin langsung oleh Ketua BAZNAS Kota Jambi, Dr. Muhamad Padli, S.Pd.I, M.Pd.I, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzar, ST. Inisiatif mulia ini menyatukan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan pilar filantropi Islam guna meningkatkan kesejahteraan sosial umat melalui optimalisasi Bank Sampah Induk (BSI) Bahagia. Arah dan Tujuan Utama Kerja Sama Sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan umatnya untuk gemar berbagi (sedekah) dan senantiasa menjaga kebersihan sebagai bagian dari iman, sinergi ini memadukan program pelestarian alam dengan penyaluran dana sosial keagamaan. Berdasarkan PKS tersebut, terdapat beberapa tujuan utama yang ingin dicapai: * Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Mendorong kesadaran spiritual dan sosial warga untuk aktif mengelola serta memilah sampah berbasis Bank Sampah. * Gerakan Infak Sampah (Sedekah Jariyah): Memfasilitasi masyarakat maupun nasabah Bank Sampah untuk mendonasikan sebagian atau seluruh hasil penjualan sampah terpilah sebagai amal jariyah melalui BAZNAS Kota Jambi. * Pemberdayaan Mustahik: Mengangkat harkat, martabat, dan taraf ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah (mustahik) melalui program pendayagunaan berbasis kepedulian lingkungan. Ruang Lingkup Program Implementasi kerja sama ini mencakup beberapa poin penting yang bernilai ibadah dan dijalankan secara gotong royong oleh kedua belah pihak: * Sinergi dan Edukasi Pengelolaan Bank Sampah: Melakukan pembinaan, pendampingan, serta sosialisasi kepada masyarakat bahwa aktivitas pemilahan sampah bukan sekadar bernilai secara ekonomi, melainkan juga bernilai ibadah di sisi Allah SWT. * Program Infak/Sedekah Sampah: Mengatur mekanisme konversi hasil penjualan sampah terpilah dari nasabah atau Bank Sampah unit agar dapat disalurkan secara transparan, amanah, dan akuntabel sebagai dana infak/sedekah. * Pemberdayaan dan Pendayagunaan Mustahik: Memberikan pelatihan, bantuan modal kerja, atau peralatan, serta melibatkan mustahik sebagai pengelola maupun pekerja di jaringan Bank Sampah sebagai bentuk penguatan ekonomi umat. Komitmen Jangka Panjang Perjanjian kerja sama yang penuh berkah ini disahkan pada bulan Oktober 2026 dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Melalui langkah lugas, sederhana, namun sarat makna ukhuwah ini, BAZNAS dan DLH Kota Jambi optimis dapat mewujudkan lingkungan perkotaan yang bersih dan diridhai, sekaligus memperkuat jaring pengaman sosial bagi para mustahik di Kota Jambi.
09/11/2026 | Humas Baznas Kota Jambi
Peringatan Hari Santri Nasional 2026: Sinergi Baznas dan PCNU Kota Jambi Wujudkan Kemandirian Pesantren di Tanjung Johor
Peringatan Hari Santri Nasional 2026: Sinergi Baznas dan PCNU Kota Jambi Wujudkan Kemandirian Pesantren di Tanjung Johor
Peringatan Hari Santri Nasional 2026: Sinergi Baznas dan PCNU Kota Jambi Wujudkan Kemandirian Pesantren di Tanjung Johor JAMBI – Memperingati Hari Santri Nasional (HSN) tahun 2026, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Jambi bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Jambi menggelar penyerahan bantuan komprehensif di Pondok Pesantren Tanjung Johor, Kota Jambi. Langkah ini menjadi wujud nyata sinergi antara lembaga zakat dan ormas Islam dalam mendorong kemandirian ekonomi santri serta meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan Islam. Dalam momentum bersejarah ini, kolaborasi tersebut menyalurkan berbagai program strategis. Bantuan yang diserahkan meliputi distribusi masker untuk kesehatan lingkungan pesantren, program Santripreneur berupa pendirian ZMart senilai Rp20 juta, bantuan pendidikan bagi 10 santri berprestasi dengan total Rp3 juta, serta penyaluran dana program "Pesantren Nyaman Belajar 2026" dari Baznas RI sebesar Rp25 juta. Ketua Baznas Kota Jambi, Dr. Muhamad Padli Abdullah, dalam arahannya menekankan bahwa penyaluran zakat produktif seperti ZMart bertujuan untuk mengubah paradigma santri agar tidak hanya kuat secara spiritual, tetapi juga mandiri secara finansial. "Melalui program Santripreneur ZMart ini, kita ingin menanamkan jiwa wirausaha sejak dini. Santri masa depan harus mampu berdikari dan menjadi penggerak ekonomi umat. Sementara itu, bantuan 'Pesantren Nyaman Belajar' dari Baznas pusat diharapkan mampu mengakselerasi perbaikan fasilitas fisik agar para santri dapat menimba ilmu dengan lebih fokus dan nyaman," ujar Dr. Padli. Senada dengan hal tersebut, Ketua PCNU Kota Jambi, Renald Helson, SE, menegaskan komitmen NU dalam mengawal pendidikan di madrasah dan pesantren. "Kolaborasi bersama Baznas ini adalah bentuk hadharah (peradaban) yang nyata. PCNU akan terus menjadi jembatan kemaslahatan agar dana umat benar-benar terserap untuk mencetak generasi santri yang siap menghadapi tantangan zaman, baik dari segi intelektual maupun kemandirian ekonomi," tegas Renald. Turut hadir memberikan tausiyah dan pandangan keagamaan, Kiai Miftahul Huda, M.Pd.I. Beliau mengingatkan para santri bahwa bantuan ini adalah amanah dari umat yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menunjang proses tafaqquh fiddin (memperdalam ilmu agama). "Fasilitas yang semakin baik dan dukungan ekonomi ini harus berbanding lurus dengan peningkatan akhlak dan prestasi para santri," pesan Kiai Miftahul Huda. Sebagai tuan rumah dan penerima manfaat, Mudir Pondok Pesantren Al Jauharen (Tanjung Johor), Guru Ahmad Hifzi, S.Pd.I, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam atas perhatian penuh dari Baznas dan PCNU. "Kami mewakili seluruh keluarga besar pondok pesantren mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Bantuan pendidikan dan program ZMart ini sangat relevan dengan kebutuhan kami. Insyaallah, amanah ini akan kami kelola dengan profesional untuk memastikan para santri bisa belajar dengan nyaman dan memiliki bekal keterampilan wirausaha yang mumpuni saat kembali ke masyarakat nanti," tutup Guru Ahmad Hifzi.
22/10/2026 | Humas Baznas Kota Jambi
Menginspirasi Nusantara: Baznas Kota Jambi Jadi Rujukan Nasional Program ZCorner dan Pemberdayaan UMKM
Menginspirasi Nusantara: Baznas Kota Jambi Jadi Rujukan Nasional Program ZCorner dan Pemberdayaan UMKM
Menginspirasi Nusantara: Baznas Kota Jambi Jadi Rujukan Nasional Program ZCorner dan Pemberdayaan UMKM JAMBI — Taman Banjuran Budayo, Kota Jambi, kembali menjadi saksi hangatnya ikhtiar pengentasan kemiskinan berbasis keberkahan zakat, Sabtu (17/10/2026). Dalam suasana yang penuh keakraban, Baznas Kota Jambi menerima kunjungan silaturahmi sekaligus studi tiru (benchmarking) dari Baznas Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Kehadiran delegasi Baznas Sijunjung—yang dipimpin oleh Wakil Ketua I Lindo Karsyah, Wakil Ketua II Mardiwan Arraisi, dan Kepala Pelaksana Han Aidi Akbar—bertujuan utama untuk menimba pengalaman dari keberhasilan Kota Jambi yang kini dilirik sebagai rujukan pengembangan program ZCorner dan pemberdayaan UMKM berbasis zakat di Indonesia. Mendorong Kemalangan Menjadi Kemandirian: Arahan Pimpinan Baznas Kota Jambi Dalam diskusi interaktif yang berpusat di ZCorner Kampung Ramadan, Ketua Baznas Kota Jambi, Muhammad Padli, bersama jajaran pimpinan menyampaikan visi dan strategi utama di balik kesuksesan pengelolaan ZIS di daerahnya. * Ketua Baznas Kota Jambi (Muhammad Padli): > "ZCorner bukan sekadar tempat jualan atau sentra UMKM biasa. Ini adalah ruang transformasi nilai. Misi utama kita adalah bagaimana dana zakat, infak, dan sedekah tidak berhenti pada konsumsi jangka pendek, melainkan mampu menaikkan kelas para penerima zakat (mustahik) hingga kelak mandiri dan bertransformasi menjadi pemberi zakat (muzaki)." > * Wakil Ketua I (Fakhruddin - Bidang Pengumpulan): Menjelaskan pentingnya fondasi pengumpulan yang kuat dan teratur. Penghimpunan ZIS di Kota Jambi yang mencapai hampir Rp 12 miliar ditopang oleh skema partisipasi ASN yang adil—di mana ASN berpenghasilan di atas nisab menunaikan zakatnya, sedangkan yang di bawahnya menyalurkan infak 1 persen secara berkelanjutan. * Wakil Ketua III (Sanandar - Bidang Perencanaan, Keuangan & Pelaporan) & Wakil Ketua IV (Abdul Rahim - Bidang Administrasi, SDM & Umum): Menambahkan bahwa keberlanjutan program ZCorner sangat bergantung pada transparansi tata kelola dan pendampingan amil secara intensif. Dukungan aktif dari Pemerintah Kota Jambi, termasuk sinergi dengan Baznas RI, menjadi kunci sukses agar program-program kemaslahatan dapat terus ditarik dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Kolaborasi Dua Negeri: Pertukaran Gagasan dan Hybrid Legitimacy Tak hanya menimba ilmu ZCorner dari Jambi, Baznas Kabupaten Sijunjung turut memperkaya dialog dengan memaparkan naskah akademik bertajuk hybrid legitimacy. Gagasan ini mengawinkan aturan hukum negara dengan kearifan lokal/adat Minangkabau, di mana penanganan mustahik dilakukan dengan merangkul mereka sebagai anak-kemanakan dalam ikatan kaum. Pertemuan dua lembaga ini menegaskan sebuah pesan penting: ketika penguatan kelembagaan (Jambi) bersinergi dengan pendekatan kultural dan akademis (Sijunjung), zakat akan menemukan jalan terbaiknya untuk menghapus kemiskinan dan menghadirkan kesejahteraan yang nyata bagi umat di seluruh pelosok negeri.
18/10/2026 | Humas Baznas Kota Jambi

Berita Pendistribusian

BAZNAS Kota Jambi Salurkan Bantuan Biaya Pengobatan Mustahik
BAZNAS Kota Jambi Salurkan Bantuan Biaya Pengobatan Mustahik
Jambi, 2 September 2025 – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi menyalurkan bantuan biaya pengobatan kepada salah satu mustahik atas nama Aisya. Penyerahan bantuan dilakukan di Rumah Sakit Raden Mataher pada Selasa (2/9). Kegiatan tersebut turut didampingi oleh Wali Kota Jambi, serta dihadiri oleh Ketua BAZNAS Kota Jambi beserta jajaran pengurus. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai senilai Rp2.500.000 untuk membantu meringankan biaya pengobatan yang sedang dijalani mustahik. Ketua BAZNAS Kota Jambi menyampaikan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian BAZNAS dalam mendukung masyarakat yang membutuhkan, khususnya di bidang kesehatan. “Kami berharap bantuan ini dapat bermanfaat dan membantu meringankan beban biaya pengobatan yang sedang dijalani. BAZNAS akan terus berkomitmen dalam menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah untuk kepentingan umat,” ujarnya. Sementara itu, Wali Kota Jambi mengapresiasi langkah BAZNAS Kota Jambi yang konsisten hadir di tengah masyarakat melalui berbagai program sosial. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan BAZNAS dapat semakin memperkuat upaya penanggulangan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat bagi mustahik untuk menjalani proses pengobatan serta menjadi pengingat akan pentingnya solidaritas dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
02/09/2025 | re*

Artikel Terbaru

Regulasi Sinergi Program Studi Ekonomi Syariah dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Regulasi Sinergi Program Studi Ekonomi Syariah dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Regulasi Sinergi Program Studi Ekonomi Syariah dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di era perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, keterkaitan antara program studi Ekonomi Syariah di perguruan tinggi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi semakin krusial. Program studi tersebut mengkhususkan diri untuk mendidik mahasiswa mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf, perbankan syariah, serta fikih muamalah. Sementara itu, BAZNAS sebagai lembaga resmi pemerintah bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi yang mengatur kolaborasi keduanya dirancang untuk membentuk sinergi dalam pengelolaan zakat yang profesional, transparan, serta berdampak sosial maksimal. Artikel ini menguraikan regulasi tersebut dengan bahasa yang lugas agar mudah dipahami oleh masyarakat luas. BAZNAS didirikan melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001, yang selanjutnya diperkuat oleh berbagai peraturan pelaksana. Lembaga ini mengoordinasikan seluruh Lembaga Amil Zakat (LAZ) nasional serta menjamin zakat tersalurkan kepada mustahik yang tepat. Program studi Ekonomi Syariah, yang banyak ditemui di universitas seperti UIN, IAIN, dan STAI, memegang peran strategis karena alumninya diproyeksikan menjadi calon amil zakat profesional. Kolaborasi ini diatur secara ketat guna mencegah tumpang tindih dan mengoptimalkan manfaatnya. Salah satu aturan utama adalah Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kerja Sama BAZNAS dengan Pihak Ketiga. Aturan tersebut secara tegas membolehkan BAZNAS membangun kemitraan dengan fakultas atau program studi Ekonomi Syariah melalui pelatihan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta program magang mahasiswa. Selain itu, Keputusan Direktur Utama BAZNAS Nomor 330 Tahun 2017 menyediakan panduan rinci mengenai prosedur kerja sama. Dokumen ini menyoroti kolaborasi dengan institusi pendidikan Islam demi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) amil zakat. Sebagai contoh, program studi dapat menyelenggarakan workshop sertifikasi amil zakat yang disahkan oleh BAZNAS, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran BAZNAS Nomor 03/SE-02/BAZNAS/IV/2018. Surat edaran tersebut mendorong perguruan tinggi syariah untuk berpartisipasi aktif dalam program pelatihan nasional. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mendukung hal ini melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Perguruan tinggi diwajibkan menjalin kerja sama dengan lembaga mitra, seperti BAZNAS, untuk mengaplikasikan ilmu secara praktis. Aturan lain yang relevan adalah Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2013 tentang Penerimaan dan Pemberian Zakat oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan ini mempertegas posisi BAZNAS sebagai koordinator utama, termasuk dalam melibatkan akademisi Ekonomi Syariah untuk inovasi seperti zakat digital dan platform distribusi berbasis teknologi. Banyak universitas telah menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan BAZNAS. Misalnya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) melaksanakan program "Zakat Campus", di mana mahasiswa Ekonomi Syariah melakukan magang di kantor BAZNAS, mengadakan sosialisasi zakat, serta terlibat dalam penelitian distribusi dana. Demikian pula dengan Universitas Airlangga dan Universitas Islam Indonesia yang rutin menyelenggarakan pelatihan amil zakat bersama BAZNAS. Manfaat dari kerja sama ini sangat signifikan. Bagi program studi, mahasiswa memperoleh pengalaman praktik yang memperkaya kurikulum, sehingga lulusan lebih siap bekerja di sektor ekonomi syariah. Bagi BAZNAS, kerja sama ini menghadirkan analisis pakar dari kalangan dosen dan mahasiswa terkait data zakat, fatwa syariah, serta strategi pemberdayaan mustahik. Bagi masyarakat, pengelolaan zakat menjadi lebih efisien dalam mengurangi kemiskinan dan memperkuat pembangunan nasional sesuai visi Indonesia Emas 2045. Pada tahun 2022, BAZNAS mengelola zakat hingga mencapai Rp14 triliun, dan kolaborasi dengan perguruan tinggi berkontribusi besar dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan tersebut. Meski demikian, beberapa hambatan masih muncul, seperti keterbatasan dana, kendala koordinasi lintas daerah, serta rendahnya kesadaran mahasiswa di beberapa lini. Untuk menyelesaikannya, diperlukan penguatan regulasi melalui revisi peraturan BAZNAS yang lebih rinci terkait insentif kerja sama, seperti beasiswa atau fasilitas riset. Pemerintah juga dapat mendorong integrasi kurikulum Ekonomi Syariah dengan standar sertifikasi BAZNAS. Tidak kalah penting, pemanfaatan teknologi seperti aplikasi Zakatpedia BAZNAS dapat dikembangkan bersama program studi untuk pemantauan secara real-time. Kesimpulannya, regulasi seperti Peraturan BAZNAS No. 2/2014, Kepdirut No. 330/2017, dan UU Pengelolaan Zakat telah meletakkan dasar yang kokoh untuk sinergi program studi Ekonomi Syariah dan BAZNAS. Kerja sama ini bukan sekadar tuntutan hukum, melainkan amanah syariah untuk mencapai kemaslahatan umat. Dengan komitmen kolektif, pengelolaan zakat akan semakin efektif dalam mendukung ekonomi inklusif berbasis Islam di Indonesia. Mari kita dukung inisiatif ini agar zakat menjadi instrumen utama pemberdayaan masyarakat. Referensi Badan Amil Zakat Nasional. (2014). Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kerja Sama BAZNAS dengan Pihak Ketiga. BAZNAS. Badan Amil Zakat Nasional. (2017). Keputusan Direktur Utama BAZNAS Nomor 330 Tahun 2017 tentang Mekanisme Kerja Sama. BAZNAS. Badan Amil Zakat Nasional. (2018). Surat Edaran BAZNAS Nomor 03/SE-02/BAZNAS/IV/2018 tentang Pelatihan Amil Zakat. BAZNAS. Pemerintah Republik Indonesia. (2001). Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional. Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pemerintah Republik Indonesia. (2013). Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2013 tentang Penerimaan dan Pemberian Zakat oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
20/04/2026 | Widiyatul fikiyah: 202303130001, Siti musarratul raniah: 20230313013, Khusnul khotimah: 202303130008
Optimalisasi Spiritualitas Pasca-Ramadhan: Halal Bihalal sebagai Katalisator Peningkatan Kinerja dan Keberkahan Hidup
Optimalisasi Spiritualitas Pasca-Ramadhan: Halal Bihalal sebagai Katalisator Peningkatan Kinerja dan Keberkahan Hidup
Abstrak Ramadhan merupakan fase tazkiyatun nafs (penyucian jiwa) yang berujung pada Idul Fitri. Namun, tantangan sesungguhnya muncul pada fase pasca-Ramadhan, di mana stabilitas spiritual harus ditransformasikan menjadi energi produktivitas. Artikel ini membahas peran Halal Bihalal bukan sekadar tradisi seremonial, melainkan sebagai instrumen syariat untuk memperkuat ukhuwah yang berdampak langsung pada pencapaian target kehidupan dan profesionalisme kerja (kinerja), yang dalam bingkai Islam disebut sebagai keberkahan. I. Pendahuluan Keberhasilan ibadah Ramadhan diukur dari istiqamah pasca-pelaksanaannya. Dalam konteks sosial dan organisasi, Halal Bihalal menjadi jembatan transisi dari kesalehan individu menuju kesalehan sosial. Sebagai pimpinan lembaga amil zakat, penulis memandang bahwa rekonsiliasi hati melalui silaturahmi adalah modal utama (social capital) dalam mencapai target-target besar organisasi dan personal. II. Landasan Teologis: Al-Qur'an dan Hadits 1. Al-Qur'an: Karakteristik Muttaqin dan Pemaaf Landasan utama dari Halal Bihalal adalah semangat memaafkan guna meraih predikat takwa. Allah SWT berfirman dalam QS. Ali 'Imran: 133-134: ???????????? ?????? ?????????? ????? ?????????? ????????? ????????? ????????????? ??????????? ????????? ?????????????? . ?????????? ???????????? ??? ??????????? ????????????? ???????????????? ????????? ?????????????? ???? ???????? ? ????????? ??????? ??????????????? Tafsir Ringkas: Allah memerintahkan hamba-Nya untuk bersegera menuju ampunan-Nya. Salah satu ciri penghuni surga (Muttaqin) adalah mereka yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan manusia. Secara manajerial, pemaafan menghilangkan hambatan komunikasi (bottleneck) dalam koordinasi kerja. 2. Hadits: Silaturahmi sebagai Pembuka Keran Rezeki dan Target Pencapaian target kehidupan seringkali berkorelasi dengan luasnya jaringan dan keberkahan usia. Rasulullah SAW bersabda: ???? ??????? ???? ???????? ???? ??? ???????? ?????????? ???? ??? ???????? ?????????? ???????? "Barangsiapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya (namanya dikenang baik), maka hendaklah ia menyambung silaturahmi." (HR. Bukhari & Muslim) Dalam analisis ekonomi syariah, "dilapangkan rezeki" mencakup tercapainya target-target finansial dan efektivitas kerja yang diberkahi oleh Allah SWT. III. Analisis Hukum: Ijma’ dan Qiyas Ijma' (Konsensus): Para ulama secara ijma’ sukuti (kesepakatan tidak langsung) menyepakati bahwa segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan menghilangkan kebencian selama tidak mengandung kemungkaran adalah Maslahah Mursalah (kemaslahatan yang dianjurkan). Halal Bihalal masuk dalam kategori Al-'Adah Al-Muhakkamah (adat yang bisa menjadi hukum selama sesuai syariat). Qiyas (Analogi): Secara Qiyas, jika Rasulullah SAW mewajibkan zakat untuk mensucikan harta (zakat mal) dan jiwa (zakat fitrah), maka Halal Bihalal dianalogikan sebagai "zakat sosial". Jika zakat mal membersihkan hambatan keberkahan harta, maka Halal Bihalal membersihkan hambatan keberkahan dalam interaksi antarmanusia yang seringkali menjadi penghambat turunnya pertolongan Allah dalam pekerjaan. IV. Ibrah Sejarah (Qisah): Fathu Makkah sebagai Puncak Halal Bihalal Sejarah Islam mencatat "Halal Bihalal" terbesar terjadi pada saat Fathu Makkah (Pembebasan Kota Mekkah). Ketika Rasulullah SAW memiliki kekuatan penuh untuk membalas dendam kepada kaum Quraisy yang menyakitinya, beliau justru berkata: ????????? ?????????? ???????????? "Pergilah kalian, karena kalian sekarang adalah orang-orang yang bebas (dimaafkan)." Hasil dari rekonsiliasi besar ini adalah stabilitas politik dan sosial yang luar biasa, yang kemudian menjadi loncatan besar bagi dakwah Islam ke seluruh dunia. Ini adalah bukti sejarah bahwa pemaafan adalah strategi utama untuk mencapai target besar. V. Implementasi Pasca-Ramadhan: Menyemai Berkah Meningkatkan Target Untuk mencapai target kehidupan yang meningkat, Halal Bihalal harus bertransformasi menjadi tiga hal: Rekonsiliasi Manajerial: Menghilangkan ego sektoral antar divisi atau individu. Sinergi Produktivitas: Menjadikan hubungan baik sebagai bahan bakar kolaborasi yang lebih kuat. Orientasi Keberkahan: Memastikan bahwa setiap pencapaian target tidak hanya berhenti pada angka, tetapi memiliki nilai manfaat bagi umat (asnaf). VI. Kesimpulan Halal Bihalal yang disemai pasca-Ramadhan adalah momentum emas untuk melakukan reset hubungan insaniyah. Bagi kita di BAZNAS dan lembaga pendidikan, silaturahmi ini adalah kunci pembuka pertolongan Allah. Dengan hati yang bersih, komunikasi akan efektif, kolaborasi akan kuat, dan target-target besar yang kita canangkan untuk kemaslahatan umat akan tercapai dengan penuh keberkahan. Daftar Pustaka: Al-Qur'an al-Karim. Shahih Bukhari & Shahih Muslim. Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Fatwa DSN-MUI terkait Etika Bermuamalah.
18/04/2026 | Oleh: Dr. Muhamad Padli Abdullah, S.Pd.I., M.Pd.I., C.PB, C.PS
Transparansi dan Akuntabilitas: Urgensi Pembukuan Keuangan dalam Perspektif Syariah dan Historiografi Islam
Transparansi dan Akuntabilitas: Urgensi Pembukuan Keuangan dalam Perspektif Syariah dan Historiografi Islam
Abstrak Pembukuan keuangan seringkali dianggap sebagai produk modernitas Barat. Namun, penelusuran mendalam terhadap khazanah Islam menunjukkan bahwa prinsip akuntansi (muhasabah) telah diletakkan fondasinya sejak masa kenabian dan mencapai puncak kejayaannya pada masa kekhalifahan. Artikel ini mengeksplorasi landasan teologis, yuridis, dan historis pencatatan keuangan dalam Islam sebagai instrumen untuk menjaga amanah dan mewujudkan keadilan ekonomi, khususnya dalam pengelolaan dana publik seperti Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). I. Pendahuluan Dalam disiplin ekonomi, pencatatan adalah ruh dari sebuah transaksi. Tanpa pencatatan, ketidakpastian (gharar) dan potensi perselisihan (naza’) akan meningkat. Islam sebagai agama yang komprehensif (syamil) telah memberikan perhatian besar pada aspek ini jauh sebelum munculnya sistem akuntansi modern. Bagi seorang amil, pembukuan bukan sekadar tugas administratif, melainkan manifestasi dari sifat amanah dan tabligh. II. Landasan Teologis (Al-Qur'an dan Hadits) 1. Al-Qur'an: Ayat Mudayanah (Landasan Pencatatan) Ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah: 282, secara spesifik memerintahkan pencatatan dalam transaksi non-tunai: ??? ???????? ????????? ??????? ????? ????????????? ???????? ?????? ?????? ???????? ???????????? ? ???????????? ?????????? ??????? ??????????? "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar." Tafsir Ringkas: Para mufassir menekankan kata "bil 'adl" (dengan adil/benar) menunjukkan bahwa pencatatan keuangan harus objektif, transparan, dan tidak memihak. Ini adalah prinsip dasar audit internal dalam Islam. 2. Al-Hadits: Pertanggungjawaban Harta Rasulullah SAW menekankan bahwa setiap harta akan dihisab (dihitung/diaudit) di akhirat. Beliau bersabda: ??? ??????? ??????? ?????? ?????? ???????????? ?????? ???????? ???? ???????? ?????? ????????? ?????? ???????? ?????? ?????? ?????? ??????? ???? ?????? ??????????? ???????? ?????????? "Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang... hartanya, dari mana ia peroleh dan ke mana ia infakkan." (HR. Tirmidzi) Hadits ini menjadi dasar bahwa setiap arus kas masuk (input) dan arus kas keluar (output) harus tercatat dengan jelas untuk memudahkan pertanggungjawaban (accountability). III. Tinjauan Yuridis: Ijma’ dan Qiyas Ijma’ (Konsensus): Para ulama sepanjang sejarah Islam telah bersepakat bahwa pengelola harta publik (Amil atau Waliyyul Mal) wajib melakukan pencatatan. Hal ini dilakukan untuk menghindari fitnah dan memastikan hak-hak asnaf terpenuhi. Tanpa pembukuan yang tertib, kewajiban zakat tidak dapat didistribusikan secara adil. Qiyas (Analogi): Pencatatan keuangan dianalogikan dengan pencatatan amal oleh malaikat Rakib dan Atid (QS. Al-Infitar: 10-12). Jika Allah yang Maha Mengetahui saja memerintahkan pencatatan amal manusia sebagai bukti di hari kiamat, maka secara Qiyas Aula (analogi yang lebih utama), manusia yang bersifat pelupa dan memiliki potensi khianat jauh lebih wajib melakukan pencatatan dalam urusan harta. IV. Qisah: Sejarah Peradaban Islam dan Evolusi Akuntansi 1. Masa Umar bin Khattab: Peletak Dasar Diwan Sejarah mencatat bahwa Khalifah Umar bin Khattab adalah pionir dalam pembentukan sistem administrasi keuangan negara yang disebut Ad-Diwan. Terinspirasi dari sistem administrasi Persia yang disesuaikan dengan nilai Islam, Umar mencatat secara detail pendapatan negara, daftar penerima santunan, hingga logistik militer. Beliau berkata: "Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab (oleh Allah)." Kalimat ini menjadi ruh dalam sistem pengawasan keuangan (Hisbah). 2. Masa Keemasan (Dinasti Abbasiyah): Istilah Akuntansi Kuno Pada masa ini, peradaban Islam sudah mengenal istilah-istilah teknis akuntansi seperti: Jaridah: Buku besar atau jurnal. Al-Khatmah: Laporan keuangan akhir periode. Muhasabah: Proses auditing atau pemeriksaan kembali. Ini membuktikan bahwa jauh sebelum Luca Pacioli (Bapak Akuntansi Barat) lahir, ilmuwan Muslim telah mempraktikkan pencatatan double-entry sederhana dalam transaksi perdagangan internasional. V. Implementasi Modern pada BAZNAS Kota Jambi Sebagai lembaga pengelola dana umat, BAZNAS Kota Jambi di bawah bidang koordinasi administrasi dan keuangan harus menjadikan pembukuan sebagai instrumen kepatuhan syariah (Sharia Compliance). Pembukuan yang akurat akan: Meningkatkan Kepercayaan Muzakki: Bukti bahwa dana disalurkan sesuai aturan. Efisiensi Distribusi: Memetakan asnaf agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan. Transparansi Publik: Memenuhi standar akuntansi keuangan (PSAK 109) yang selaras dengan prinsip syariah. VI. Kesimpulan Pembukuan keuangan dalam Islam bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan bentuk ketaatan kepada perintah Allah SWT dalam menjaga amanah. Sejarah membuktikan bahwa peradaban Islam berjaya karena ketertiban administrasinya. Oleh karena itu, penguatan sistem pencatatan keuangan di BAZNAS Kota Jambi adalah langkah strategis untuk menjamin bahwa setiap rupiah dari muzakki menjadi berkah bagi asnaf dan saksi kebaikan di akhirat kelak. Daftar Referensi: Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab. Al-Ahkam as-Sultaniyah, Al-Mawardi. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Berbagai Sumber.
18/04/2026 | Oleh: Fakhruddin, SE (Wakil Ketua 1 BAZNAS Kota Jambi)

BAZNAS TV